DPR khawatir pembangunan proyek ibu kota baru nantinya bisa membuat Indonesia banjir impor baja. Kekhawatiran disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi saat rapat dengar pendapat dengan jajaran direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Senin (14/2).

Bambang mengatakan kekhawatiran itu ia dasarkan pada besarnya potensi kebutuhan baja untuk proyek tersebut. "Kita semua tahu bahwa Indonesia dalam waktu dekat ada keinginan untuk membuat Ibu Kota baru. Itu kebutuhan bajanya luar biasa. Jadi kami patut duga, maraknya impor baja salah satunya untuk konsumsi di ibu kota negara baru," ujar Bambang.
Selain kebutuhan, kekhawatiran juga ia dasarkan pada kecenderungan impor baja selama ini. Ia mengatakan saat ini Indonesia memang memiliki pabrik baja, salah satunya Krakatau Steel.

Meskipun demikian, baja impor masih membanjiri Indonesia. Data BPS saja misalnya menunjukkan impor baja Indonesia tembus 4,8 juta ton pada 2021 kemarin, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 3,9 juta ton.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal beberapa waktu lalu mengatakan banjir impor baja kebanyakan dari China. Karena banjir impor itu produsen baja lokal gulung tikar banyak yang gulung tikar dan karena itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sedikitnya 100 ribu pekerja.
"Memang ini ada kesengajaan biar impor semakin deras, apalagi kita tahu beberapa bulan terakhir kan Pak Dirjen, kita sering diskusi, beberapa bulan terakhir begitu maraknya impor," kata Bambang.

Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Total kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pemindahan dan pembangunan ibu kota baru mencapai lebih dari Rp400 triliun.

Konstruksi ibu kota baru rencananya dimulai pada akhir tahun ini.



https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220214133432-92-758934/dpr-khawatir-ibu-kota-baru-akan-buat-ri-banjir-baja-impor