Artikel
11 January 2023
Airlangga Klaim Ekspor RI Tembus Rp 4.147 T pada 2022
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim nilai ekspor Indonesia sepanjang 2022 mencapai US8 miliar atau setara Rp4.147 triliun (asumsi kurs Rp15.473 per dolar AS). "Khusus untuk evaluasi Indonesia di tahun kemarin nilai perdagangannya ekspornya baik, yaitu US8 miliar," ujarnya dalam konferensi pers usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara Jakarta, Rabu (11/1).
Airlangga mengatakan capaian itu ditopang oleh ekspor yang cukup tinggi dari beberapa komoditas seperti besi dan baja, bahan bakar fosil, minyak kelapa sawit (CPO), hingga batu bara. Kemudian terkait dengan negara tujuan ekspor, kata dia, negara-negara tradisional seperti China market share-nya masih tertinggi. Tercatat hingga November 2022 market share dari negara itu adalah sebesar US,7 miliar.
Selanjutnya, diikuti AS sebesar US,1 miliar, India US,6 miliar, dan Jepang US,1 miliar. "Lalu Malaysia US,5 miliar, kemudian juga Korea Selatan US,8, Singapura US,8, dan kalau kita lihat Uni Eropa (UE) ini totalnya sekitar US,6 miliar," imbuh Airlangga. Sedangkan, dari Intra-ASEAN Trade pangsa pasarnya mencapai US,9 miliar. Melihat jumlah yang besar ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan terus memperkuat pangsa pasar di negara ASEAN.
Untuk terus mendorong kinerja ekspor, Airlangga menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menargetkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/ IEU-CEPA) rampung tahun ini.
Airlangga mengatakan Jokowi telah berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Selain itu, kebetulan Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi Official Partner Country Hannover Messe 2023, sehingga bisa memanfaatkan kedekatan Jokowi dengan Olaf Scholz untuk memfinalisasikan IEU CEPA.
"Ini sangat penting karena beberapa komoditas terutama TPT (tekstil dan produk tekstil) kita masih mendapatkan bea masuk 10 hingga 12 persen. Sedangkan Vietnam dan Bangladesh 0 persen. Ini menjadi prioritas pemerintah," ujarnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga menargetkan bisa merambah pasar Afrika untuk tujuan ekspor Indonesia pada tahun ini. "Tadi bahwa presiden sudah mendorong pasar non tradisional seperti di Afrika juga untuk dibuat dan dikejar, terutama melalui di Pantai Timur, melalui Nigeria. Lalu di Pantai Barat itu Kenya," ujar Airlangga.
Ia juga mengatakan pemerintah akan mendorong Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) agar bisa segera mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong komoditas lain untuk ekspor. Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri baru akan mengungkapkan angka resmi realisasi ekspor 2022 pada 16 Januari mendatang.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230111155244-92-899074/airlangga-klaim-ekspor-ri-tembus-rp4147-t-pada-2022
SelanjutnyaAirlangga mengatakan capaian itu ditopang oleh ekspor yang cukup tinggi dari beberapa komoditas seperti besi dan baja, bahan bakar fosil, minyak kelapa sawit (CPO), hingga batu bara. Kemudian terkait dengan negara tujuan ekspor, kata dia, negara-negara tradisional seperti China market share-nya masih tertinggi. Tercatat hingga November 2022 market share dari negara itu adalah sebesar US,7 miliar.
Selanjutnya, diikuti AS sebesar US,1 miliar, India US,6 miliar, dan Jepang US,1 miliar. "Lalu Malaysia US,5 miliar, kemudian juga Korea Selatan US,8, Singapura US,8, dan kalau kita lihat Uni Eropa (UE) ini totalnya sekitar US,6 miliar," imbuh Airlangga. Sedangkan, dari Intra-ASEAN Trade pangsa pasarnya mencapai US,9 miliar. Melihat jumlah yang besar ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan terus memperkuat pangsa pasar di negara ASEAN.
Untuk terus mendorong kinerja ekspor, Airlangga menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menargetkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/ IEU-CEPA) rampung tahun ini.
Airlangga mengatakan Jokowi telah berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Selain itu, kebetulan Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi Official Partner Country Hannover Messe 2023, sehingga bisa memanfaatkan kedekatan Jokowi dengan Olaf Scholz untuk memfinalisasikan IEU CEPA.
"Ini sangat penting karena beberapa komoditas terutama TPT (tekstil dan produk tekstil) kita masih mendapatkan bea masuk 10 hingga 12 persen. Sedangkan Vietnam dan Bangladesh 0 persen. Ini menjadi prioritas pemerintah," ujarnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga menargetkan bisa merambah pasar Afrika untuk tujuan ekspor Indonesia pada tahun ini. "Tadi bahwa presiden sudah mendorong pasar non tradisional seperti di Afrika juga untuk dibuat dan dikejar, terutama melalui di Pantai Timur, melalui Nigeria. Lalu di Pantai Barat itu Kenya," ujar Airlangga.
Ia juga mengatakan pemerintah akan mendorong Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) agar bisa segera mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong komoditas lain untuk ekspor. Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri baru akan mengungkapkan angka resmi realisasi ekspor 2022 pada 16 Januari mendatang.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230111155244-92-899074/airlangga-klaim-ekspor-ri-tembus-rp4147-t-pada-2022
11 January 2023
Jokowi Ingin Perundingan Perdagangan Bebas RI-Uni Eropa Kelar 2023
Menko Perekonomin Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Jokowi ingin perjanjian perdagangan bebas Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) rampung tahun ini. Target tersebut ia ungkap usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara Jakarta, Rabu (11/1).
Airlangga mengatakan Jokowi telah berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Selain itu, kebetulan Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi Official Partner Country Hannover Messe 2023, sehingga bisa memanfaatkan kedekatan Jokowi dengan Olaf Scholz untuk memfinalisasikan IEU CEPA.
"Ini sangat penting karena beberapa komoditas terutama TPT (tekstil dan produk tekstil) kita masih mendapatkan bea masuk 10 hingga 12 persen. Sedangkan Vietnam dan Bangladesh 0 persen. Ini menjadi prioritas pemerintah," ujarnya.
Berdasarkan catatan redaksi, Jokowi mendorong perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa itu dapat segera selesai karena pembahasannya saat ini sudah berlangsung selama lima tahun lebih.
Pada 2021, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket menghitung potensi nilai perdagangan dari IEU-CEPA mencapai 4,5 miliar sampai 5 miliar euro per tahun pada 2030. Jumlahnya setara Rp77,4 triliun hingga Rp86 triliun (kurs Rp17.200 per euro Eropa).
Menurutnya, potensi nilai perdagangan yang besar akan memberi keuntungan bagi Indonesia. Sebab, bisa menopang pemulihan ekonomi dan laju pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang. "Ini adalah perjanjian dagang masa depan yang akan memberikan pertumbuhan ekstra kepada Indonesia," ucap Piket secara virtual.
Pertumbuhan itu juga akan ditopang oleh kontribusi laju ekspor yang diperkirakan naik 18 persen dengan IEU-CEPA. Piket menuturkan laju ekspor dan ekonomi yang lebih tinggi akan memberi manfaat peningkatan pendapatan masyarakat. "Ini bisa membantu Indonesia merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dan mencapai ambisi pada 2045 untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi," jelasnya.
Tak hanya dari sisi perdagangan, kerja sama IEU-CEPA juga dinilai menggairahkan aliran investasi dari benua biru ke tanah air. Saat ini, ia mencatat setidaknya ada 1.100 perusahaan Eropa yang berbasis di Indonesia dan mempekerjakan sekitar 1,1 juta pekerja Indonesia.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230111151024-92-899048/jokowi-ingin-perundingan-perdagangan-bebas-ri-uni-eropa-kelar-2023
SelanjutnyaAirlangga mengatakan Jokowi telah berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Selain itu, kebetulan Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi Official Partner Country Hannover Messe 2023, sehingga bisa memanfaatkan kedekatan Jokowi dengan Olaf Scholz untuk memfinalisasikan IEU CEPA.
"Ini sangat penting karena beberapa komoditas terutama TPT (tekstil dan produk tekstil) kita masih mendapatkan bea masuk 10 hingga 12 persen. Sedangkan Vietnam dan Bangladesh 0 persen. Ini menjadi prioritas pemerintah," ujarnya.
Berdasarkan catatan redaksi, Jokowi mendorong perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa itu dapat segera selesai karena pembahasannya saat ini sudah berlangsung selama lima tahun lebih.
Pada 2021, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket menghitung potensi nilai perdagangan dari IEU-CEPA mencapai 4,5 miliar sampai 5 miliar euro per tahun pada 2030. Jumlahnya setara Rp77,4 triliun hingga Rp86 triliun (kurs Rp17.200 per euro Eropa).
Menurutnya, potensi nilai perdagangan yang besar akan memberi keuntungan bagi Indonesia. Sebab, bisa menopang pemulihan ekonomi dan laju pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang. "Ini adalah perjanjian dagang masa depan yang akan memberikan pertumbuhan ekstra kepada Indonesia," ucap Piket secara virtual.
Pertumbuhan itu juga akan ditopang oleh kontribusi laju ekspor yang diperkirakan naik 18 persen dengan IEU-CEPA. Piket menuturkan laju ekspor dan ekonomi yang lebih tinggi akan memberi manfaat peningkatan pendapatan masyarakat. "Ini bisa membantu Indonesia merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dan mencapai ambisi pada 2045 untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi," jelasnya.
Tak hanya dari sisi perdagangan, kerja sama IEU-CEPA juga dinilai menggairahkan aliran investasi dari benua biru ke tanah air. Saat ini, ia mencatat setidaknya ada 1.100 perusahaan Eropa yang berbasis di Indonesia dan mempekerjakan sekitar 1,1 juta pekerja Indonesia.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230111151024-92-899048/jokowi-ingin-perundingan-perdagangan-bebas-ri-uni-eropa-kelar-2023
11 January 2023
Jokowi Bidik Afrika Jadi Pasar Ekspor RI Tahun Ini
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan bisa merambah pasar Afrika untuk tujuan ekspor Indonesia tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara Jakarta, Rabu (11/1).
Airlangga mengatakan meski pertumbuhan ekspor RI terus meningkat, namun, pemerintah tidak berpuas diri mengingat beberapa negara tengah mengalami kesulitan sehingga ada yang mengurangi impor dari Indonesia.
"Tadi bahwa presiden sudah mendorong pasar non tradisional seperti di Afrika juga untuk dibuat dan dikejar, terutama melalui di Pantai Timur, melalui Nigeria. Lalu di Pantai Barat itu Kenya," ujar Airlangga.
Ia juga mengatakan pemerintah akan mendorong Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) agar bisa segera mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong komoditas lain untuk ekspor.
Sebelumnya, Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan misi dagang keliling dunia untuk menyerbu pasar potensial serta menyaingi China, Thailand, dan Vietnam.
Zulkifli menyebut ada tiga kawasan pasar potensial yang akan disasar Indonesia yaitu Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Menurutnya, ini adalah langkah antisipasi di saat target pasar tradisional Indonesia di Barat melemah. Zulkifli menegaskan, Kemendag bakal mengembangkan potensi pasar non-tradisional dengan membuat 'jalan tol' agar tidak ada hambatan.
"Dengan (negara) luar kita buka pasar baru. Misi dagang sebulan tiga kali, saya nanti akan ke Mesir, Nigeria, India, dan Arab Saudi untuk membangun misi dagang. Aturannya kita bikin perjanjian agar bebas tarif sehingga pengusaha-pengusaha kita akan lebih mudah," tuturnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor impor Indonesia pada November 2022 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyebutkan ekspor Indonesia pada bulan lalu mencapai US,12 miliar atau turun 2,46 persen dibandingkan ekspor Oktober.
"Perkembangan ekspor November 2022 secara bulan ke bulan nilai ekspor November 2022 mencapai US,12 miliar atau turun sebesar 2,46 persen dibanding bulan sebelumnya," ungkapnya. Kendati, secara tahunan atau year on year (yoy), ekspor Indonesia pada November 2022 naik 5,8 persen.
Habibullah menuturkan ekspor nonmigas pada November 2022 mencapai US,99 miliar, turun 1,94 persen dibandingkan dengan Oktober 2022, namun naik 6,88 persen jika dibandingkan dengan November 2021.
Penurunan ekspor nonmigas terbesar terjadi pada komoditas lemak dan minyak hewan maupun nabati sebesar US7,6 juta atau 16,62 persen. Sedangkan peningkatan terjadi pada ekspor logam mulia dan perhiasan/ permata sebesar 87,19 persen atau senilai US2,2 juta.
Di saat yang sama, ekspor migas juga turun 11,85 persen dari US,29 miliar pada Oktober 2022 menjadi US,14 miliar pada November 2022. Sementara, secara tahunan ekspor migas turun 15,23 persen.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230111141723-92-899008/jokowi-bidik-afrika-jadi-pasar-ekspor-ri-tahun-ini
SelanjutnyaAirlangga mengatakan meski pertumbuhan ekspor RI terus meningkat, namun, pemerintah tidak berpuas diri mengingat beberapa negara tengah mengalami kesulitan sehingga ada yang mengurangi impor dari Indonesia.
"Tadi bahwa presiden sudah mendorong pasar non tradisional seperti di Afrika juga untuk dibuat dan dikejar, terutama melalui di Pantai Timur, melalui Nigeria. Lalu di Pantai Barat itu Kenya," ujar Airlangga.
Ia juga mengatakan pemerintah akan mendorong Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) agar bisa segera mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong komoditas lain untuk ekspor.
Sebelumnya, Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan misi dagang keliling dunia untuk menyerbu pasar potensial serta menyaingi China, Thailand, dan Vietnam.
Zulkifli menyebut ada tiga kawasan pasar potensial yang akan disasar Indonesia yaitu Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Menurutnya, ini adalah langkah antisipasi di saat target pasar tradisional Indonesia di Barat melemah. Zulkifli menegaskan, Kemendag bakal mengembangkan potensi pasar non-tradisional dengan membuat 'jalan tol' agar tidak ada hambatan.
"Dengan (negara) luar kita buka pasar baru. Misi dagang sebulan tiga kali, saya nanti akan ke Mesir, Nigeria, India, dan Arab Saudi untuk membangun misi dagang. Aturannya kita bikin perjanjian agar bebas tarif sehingga pengusaha-pengusaha kita akan lebih mudah," tuturnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor impor Indonesia pada November 2022 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyebutkan ekspor Indonesia pada bulan lalu mencapai US,12 miliar atau turun 2,46 persen dibandingkan ekspor Oktober.
"Perkembangan ekspor November 2022 secara bulan ke bulan nilai ekspor November 2022 mencapai US,12 miliar atau turun sebesar 2,46 persen dibanding bulan sebelumnya," ungkapnya. Kendati, secara tahunan atau year on year (yoy), ekspor Indonesia pada November 2022 naik 5,8 persen.
Habibullah menuturkan ekspor nonmigas pada November 2022 mencapai US,99 miliar, turun 1,94 persen dibandingkan dengan Oktober 2022, namun naik 6,88 persen jika dibandingkan dengan November 2021.
Penurunan ekspor nonmigas terbesar terjadi pada komoditas lemak dan minyak hewan maupun nabati sebesar US7,6 juta atau 16,62 persen. Sedangkan peningkatan terjadi pada ekspor logam mulia dan perhiasan/ permata sebesar 87,19 persen atau senilai US2,2 juta.
Di saat yang sama, ekspor migas juga turun 11,85 persen dari US,29 miliar pada Oktober 2022 menjadi US,14 miliar pada November 2022. Sementara, secara tahunan ekspor migas turun 15,23 persen.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230111141723-92-899008/jokowi-bidik-afrika-jadi-pasar-ekspor-ri-tahun-ini
07 January 2023
8 Bantahan Kemnaker Soal Perppu Ciptaker: Upah Hingga Pesangon Dihapus
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah setidaknya 8 isu yang berkembang dalam Perppu Cipta Kerja, mulai dari formula upah minimum yang bisa berubah dalam keadaan tertentu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, hingga pesangon yang dihapus.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan penting untuk memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) secara utuh.
Dalam hal ini, Putri menjelaskan beleid tersebut mengubah, menghapus, dan menetapkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Pasal-pasal yang ada dalam UU eksisting tersebut, sepanjang tidak diubah dan dihapus oleh Perppu Cipta Kerja, maka pasal-pasal tersebut tetap berlaku," tegas Putri dalam konferensi pers Kemnaker yang disiarkan secara virtual, Jumat (6/1).
Pada kesempatan itu, Putri memberikan penjelasan sekaligus bantahan terhadap beberapa perubahan substansi di Perppu Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Berikut 8 bantahan yang disampaikan oleh Kemnaker:
1. Outsourcing alias Tenaga Ahli Daya
Putri menjelaskan di dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal tersebut dimaknai bahwa pelaksanaan outsourcing atau alih daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.
"Perppu Ciptaker mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Jadi Perppu Ciptaker mengatur alih daya dibatasi hanya dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan, yang mana jenis-jenis pekerjaannya secara detail akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP)," jelasnya.
Menurutnya, aturan dalam Perppu Ciptaker membuat pemerintah bakal mengubah ketentuan di PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
"Saya akan menggarisbawahi bahwa isu mengenai alih daya katanya akan dibuka seluas-luasnya, tidak juga. Nanti tetap akan kami atur, akan kami jelaskan lagi dalam revisi PP 35/2021 karena perppu ini juga sudah mengatur pembatasan jenis pekerjaan," bantah Putri.
2. Formula upah minimum bisa berubah dalam keadaan tertentu
Di dalam pasal 88 f Perppu Ciptaker, muncul kewenangan baru di mana pemerintah bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu. Menurut Putri, hal ini mengacu pada daerah yang terkena bencana dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.
"Ada bencana nasional, lalu terjadi porak poranda di daerah tersebut, maka pemerintah pusat mungkin Menaker atas perintah Presiden akan menetapkan upah minimum untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota tersebut," tegasnya.
Putri menambahkan penetapan upah minimum tersebut bakal mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada daerah yang terkena bencana tersebut sehingga ditetapkan berstatus bencana nasional oleh pemerintah.
"Jadi tidak benar ada hoaks bahwa perppu ini mengembalikan kuasa ke pemerintah pusat, Menaker untuk menetapkan upah daerah di seluruh Indonesia. Itu tidak benar, tidak benar. Hanya memberi wewenang pemerintah pusat kepada daerah yang terjadi bencana nasional," bantah Putri.
3. PKWT seumur hidup
Di dalam Perppu Ciptaker, tidak dijelaskan batasan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Padahal, sebelumnya di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan PKWT paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Perppu Ciptaker melanggengkan karyawan kontrak seumur hidup.
"Tidak benar. Pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya. Perppu ini tetap memperhatikan hal ini, tetap mengatur. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35/2021. Jadi memang betul-betul harus dipahami," tegasnya.
Putri lantas merinci dua jenis PKWT. Pertama, PKWT berdasarkan jangka waktu di mana jangka waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kedua, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.
"Jangka waktunya ditetapkan untuk yang jenis pekerjaan tertentu ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, antara manajemen perusahaan dan pekerja atau diwakili serikat pekerja. Dalam PKWT tersebut juga harus disebut ruang lingkup selesainya pekerjaan," jelasnya.
4. Waktu libur cuma sehari dalam seminggu
Pasal 79 ayat 2 b Perppu Ciptaker menjadi perdebatan karena disebutkan bahwa istirahat mingguan untuk pekerja hanya satu hari kerja dalam seminggu. Hal tersebut tidak berubah dengan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Ada hoaks yang berkembang di awal minggu ini terkait hak waktu istirahat atau libur, dikatakan perppu ini menghapus. Itu adalah hoaks, tidak benar. Sesungguhnya perppu ini tetap memastikan perusahaan dan pekerja memiliki waktu istirahat," bantah Putri.
Terkait jumlah waktu libur apakah 1 hari atau 2 hari dalam seminggu, Putri menjelaskan itu tergantung peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama. Ia menegaskan hal tersebut harus dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha.
Kendati, Putri menegaskan Indonesia sebagai anggota organisasi perburuhan internasional (ILO) menetapkan waktu kerja yang berlaku maksimal 40 jam dalam seminggu. Jika melebihi batas waktu tersebut karena jenis perusahaan atau tipe produksi tertentu, harus ada izin dari Kemnaker karena terkait kesehatan dan keselamatan pekerja.
"Libur gak musti Sabtu-Minggu, tergantung jenis dan kesepakatan setiap perusahaan. Yang penting kami mengatur kalau memang 6 hari kerja, maka libur 1 hari. Kalau 5 hari kerja atau berproduksi, maka pekerja berhak untuk istirahatnya 2 hari," tegasnya.
5. Istirahat panjang dihapus
Pada pasal 79 ayat 2 d UU Ketenagakerjaan, diatur istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan, masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama.
Sementara itu, istirahat panjang di Perppu Ciptaker tidak dijelaskan secara rinci. Perppu Ciptaker hanya menyebut istirahat panjang bisa diberikan dan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
"Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini mengatur tentang istirahat panjang, jadi ketentuan tersebut masih berlaku. Bila perusahaan sudah mengatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau bahkan sudah masuk dalam perjanjian kerja bersama, maka istirahat panjang tersebut tetap berlaku dan tidak boleh dikurangi," tegas Putri.
6. Cuti haid dan melahirkan dihapus
Penjelasan tentang hak cuti haid dan melahirkan tidak tertuang dalam Perppu Ciptaker. Hal itu menimbulkan protes dari kalangan buruh dan masyarakat. Namun, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri membantah tudingan bahwa cuti haid dan melahirkan dihapus di Perppu Ciptaker.
"Cuti haid dan cuti melahirkan tidak hilang dan masih ada dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Karena itu tidak diubah, maka cuti haid dan cuti melahirkan tidak dituangkan dalam Perppu Ciptaker, sehingga acuan yang digunakan adalah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 81 tentang cuti haid dan pasal 82 tentang cuti melahirkan," bantahnya.
"Logikanya kan gak mungkin juga Indonesia sebagai anggota ILO melarang atau menghapus mengenai cuti haid dan cuti melahirkan. Sangat tidak mungkin," imbuh Putri.
7. PHK dipermudah
Partai Buruh memasukkan isu PHK sebagai 1 dari 9 poin tuntutan revisi Perppu Ciptaker. Menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Perppu Ciptaker mempermudah aturan PHK. Namun, Kemnaker membantah tudingan tersebut.
"Tidak benar (PHK sepihak). PHK hanya dapat dilakukan bila perusahaan telah memberitahukan terlebih dahulu kepada pekerja atau buruh dan kemudian pekerja atau buruh memberikan persetujuan atau menerima tentang keputusan PHK tersebut," jelas Putri.
Bila terjadi perselisihan PHK, Putri menjelaskan masalah tersebut bakal diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
8. Uang pesangon, penghargaan, dan masa kerja dihapus
Pesangon juga menjadi perdebatan. Partai Buruh menyoroti perbedaan redaksional dalam pasal 156 ayat 2 Perppu Ciptaker. Buruh tidak setuju dengan kata-kata "ketentuan sebagai berikut" dalam penetapan jumlah pesangon. Mereka menuntut seharusnya redaksi dikembalikan kepada UU Ketenagakerjaan di mana pesangon ditetapkan "paling sedikit sebagai berikut".
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan hal tersebut memungkinkan perusahaan dan pekerja melakukan negosiasi besaran pesangon yang bisa mencapai dua hingga tiga kali lebih besar daripada yang diatur di UU Ketenagakerjaan.
"Tidak benar. Perpu Ciptaker tetap mengatur uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Adapun besarannya untuk masing-masing alasan PHK akan diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35/2021. Kalau semua diatur secara detail, perppu bisa setinggi lima bantal," pungkasnya.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230106150609-92-897069/8-bantahan-kemnaker-soal-perppu-ciptaker-upah-hingga-pesangon-dihapus/2
SelanjutnyaDirektur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan penting untuk memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) secara utuh.
Dalam hal ini, Putri menjelaskan beleid tersebut mengubah, menghapus, dan menetapkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Pasal-pasal yang ada dalam UU eksisting tersebut, sepanjang tidak diubah dan dihapus oleh Perppu Cipta Kerja, maka pasal-pasal tersebut tetap berlaku," tegas Putri dalam konferensi pers Kemnaker yang disiarkan secara virtual, Jumat (6/1).
Pada kesempatan itu, Putri memberikan penjelasan sekaligus bantahan terhadap beberapa perubahan substansi di Perppu Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Berikut 8 bantahan yang disampaikan oleh Kemnaker:
1. Outsourcing alias Tenaga Ahli Daya
Putri menjelaskan di dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal tersebut dimaknai bahwa pelaksanaan outsourcing atau alih daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.
"Perppu Ciptaker mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Jadi Perppu Ciptaker mengatur alih daya dibatasi hanya dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan, yang mana jenis-jenis pekerjaannya secara detail akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP)," jelasnya.
Menurutnya, aturan dalam Perppu Ciptaker membuat pemerintah bakal mengubah ketentuan di PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
"Saya akan menggarisbawahi bahwa isu mengenai alih daya katanya akan dibuka seluas-luasnya, tidak juga. Nanti tetap akan kami atur, akan kami jelaskan lagi dalam revisi PP 35/2021 karena perppu ini juga sudah mengatur pembatasan jenis pekerjaan," bantah Putri.
2. Formula upah minimum bisa berubah dalam keadaan tertentu
Di dalam pasal 88 f Perppu Ciptaker, muncul kewenangan baru di mana pemerintah bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu. Menurut Putri, hal ini mengacu pada daerah yang terkena bencana dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.
"Ada bencana nasional, lalu terjadi porak poranda di daerah tersebut, maka pemerintah pusat mungkin Menaker atas perintah Presiden akan menetapkan upah minimum untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota tersebut," tegasnya.
Putri menambahkan penetapan upah minimum tersebut bakal mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada daerah yang terkena bencana tersebut sehingga ditetapkan berstatus bencana nasional oleh pemerintah.
"Jadi tidak benar ada hoaks bahwa perppu ini mengembalikan kuasa ke pemerintah pusat, Menaker untuk menetapkan upah daerah di seluruh Indonesia. Itu tidak benar, tidak benar. Hanya memberi wewenang pemerintah pusat kepada daerah yang terjadi bencana nasional," bantah Putri.
3. PKWT seumur hidup
Di dalam Perppu Ciptaker, tidak dijelaskan batasan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Padahal, sebelumnya di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan PKWT paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Perppu Ciptaker melanggengkan karyawan kontrak seumur hidup.
"Tidak benar. Pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya. Perppu ini tetap memperhatikan hal ini, tetap mengatur. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35/2021. Jadi memang betul-betul harus dipahami," tegasnya.
Putri lantas merinci dua jenis PKWT. Pertama, PKWT berdasarkan jangka waktu di mana jangka waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kedua, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.
"Jangka waktunya ditetapkan untuk yang jenis pekerjaan tertentu ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, antara manajemen perusahaan dan pekerja atau diwakili serikat pekerja. Dalam PKWT tersebut juga harus disebut ruang lingkup selesainya pekerjaan," jelasnya.
4. Waktu libur cuma sehari dalam seminggu
Pasal 79 ayat 2 b Perppu Ciptaker menjadi perdebatan karena disebutkan bahwa istirahat mingguan untuk pekerja hanya satu hari kerja dalam seminggu. Hal tersebut tidak berubah dengan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Ada hoaks yang berkembang di awal minggu ini terkait hak waktu istirahat atau libur, dikatakan perppu ini menghapus. Itu adalah hoaks, tidak benar. Sesungguhnya perppu ini tetap memastikan perusahaan dan pekerja memiliki waktu istirahat," bantah Putri.
Terkait jumlah waktu libur apakah 1 hari atau 2 hari dalam seminggu, Putri menjelaskan itu tergantung peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama. Ia menegaskan hal tersebut harus dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha.
Kendati, Putri menegaskan Indonesia sebagai anggota organisasi perburuhan internasional (ILO) menetapkan waktu kerja yang berlaku maksimal 40 jam dalam seminggu. Jika melebihi batas waktu tersebut karena jenis perusahaan atau tipe produksi tertentu, harus ada izin dari Kemnaker karena terkait kesehatan dan keselamatan pekerja.
"Libur gak musti Sabtu-Minggu, tergantung jenis dan kesepakatan setiap perusahaan. Yang penting kami mengatur kalau memang 6 hari kerja, maka libur 1 hari. Kalau 5 hari kerja atau berproduksi, maka pekerja berhak untuk istirahatnya 2 hari," tegasnya.
5. Istirahat panjang dihapus
Pada pasal 79 ayat 2 d UU Ketenagakerjaan, diatur istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan, masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama.
Sementara itu, istirahat panjang di Perppu Ciptaker tidak dijelaskan secara rinci. Perppu Ciptaker hanya menyebut istirahat panjang bisa diberikan dan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
"Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini mengatur tentang istirahat panjang, jadi ketentuan tersebut masih berlaku. Bila perusahaan sudah mengatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau bahkan sudah masuk dalam perjanjian kerja bersama, maka istirahat panjang tersebut tetap berlaku dan tidak boleh dikurangi," tegas Putri.
6. Cuti haid dan melahirkan dihapus
Penjelasan tentang hak cuti haid dan melahirkan tidak tertuang dalam Perppu Ciptaker. Hal itu menimbulkan protes dari kalangan buruh dan masyarakat. Namun, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri membantah tudingan bahwa cuti haid dan melahirkan dihapus di Perppu Ciptaker.
"Cuti haid dan cuti melahirkan tidak hilang dan masih ada dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Karena itu tidak diubah, maka cuti haid dan cuti melahirkan tidak dituangkan dalam Perppu Ciptaker, sehingga acuan yang digunakan adalah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 81 tentang cuti haid dan pasal 82 tentang cuti melahirkan," bantahnya.
"Logikanya kan gak mungkin juga Indonesia sebagai anggota ILO melarang atau menghapus mengenai cuti haid dan cuti melahirkan. Sangat tidak mungkin," imbuh Putri.
7. PHK dipermudah
Partai Buruh memasukkan isu PHK sebagai 1 dari 9 poin tuntutan revisi Perppu Ciptaker. Menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Perppu Ciptaker mempermudah aturan PHK. Namun, Kemnaker membantah tudingan tersebut.
"Tidak benar (PHK sepihak). PHK hanya dapat dilakukan bila perusahaan telah memberitahukan terlebih dahulu kepada pekerja atau buruh dan kemudian pekerja atau buruh memberikan persetujuan atau menerima tentang keputusan PHK tersebut," jelas Putri.
Bila terjadi perselisihan PHK, Putri menjelaskan masalah tersebut bakal diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
8. Uang pesangon, penghargaan, dan masa kerja dihapus
Pesangon juga menjadi perdebatan. Partai Buruh menyoroti perbedaan redaksional dalam pasal 156 ayat 2 Perppu Ciptaker. Buruh tidak setuju dengan kata-kata "ketentuan sebagai berikut" dalam penetapan jumlah pesangon. Mereka menuntut seharusnya redaksi dikembalikan kepada UU Ketenagakerjaan di mana pesangon ditetapkan "paling sedikit sebagai berikut".
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan hal tersebut memungkinkan perusahaan dan pekerja melakukan negosiasi besaran pesangon yang bisa mencapai dua hingga tiga kali lebih besar daripada yang diatur di UU Ketenagakerjaan.
"Tidak benar. Perpu Ciptaker tetap mengatur uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Adapun besarannya untuk masing-masing alasan PHK akan diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35/2021. Kalau semua diatur secara detail, perppu bisa setinggi lima bantal," pungkasnya.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230106150609-92-897069/8-bantahan-kemnaker-soal-perppu-ciptaker-upah-hingga-pesangon-dihapus/2
03 October 2022
1.940 Ton Pangan Hortikultura Impor Tertahan di Tiga Pelabuhan
Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Karantina Pertanian Belawan, Badan Karantina Pertanian (Barantan) akhirnya melepas 112 kontainer berisikan 1.940 ton komoditas hortikultura impor yang sempat tertahan di tiga pelabuhan sejak 27 Agustus hingga 30 September 2022.
Rinciannya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sebanyak 40 kontainer atau 754 ribu kilogram. Lalu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sebanyak 57 kontainer atau 969 ribu kilogram. Kemudian di Pelabuhan Belawan Sumatera Utara sebanyak 15 kontainer atau 272 ribu kilogram.
Jenis produk hortikultura yang tertahan antara lain anggur, jeruk, lemon, kelengkeng, apel, bawang bombai, cabai kering yang berasal dari 6 negara yakni China, Amerika Serikat, Australia, India, Afrika Selatan dan Thailand.
"Seluruh produk hortikultura ini telah melalui serangkaian tindakan karantina, dan dipastikan sehat dan aman," kata Kepala Barantan Bambang saat melakukan pelepasan kontainer tertahan serentak di tiga pelabuhan secara virtual, Minggu (2/10).
Bambang mengatakan tertahannya komoditas tersebut akibat importir tidak mengantongi dokumen Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Dirjen Hortikultura sesuai dengan Permentan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan RIPH terhadap Persetujuan Impor (PI).
RIPH merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Dirjen Hortikultura dan digunakan sebagai perizinan impor komoditas hortikultura yang berlaku sejak diterbitkannya Permentan Nomor 39 Tahun 2019 dan tetap berlaku hingga saat ini.
"Penerbitan Permentan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan RIPH adalah penugasan kepada Barantan untuk mengawasi seluruh produk impor hortikultura yang wajib RIPH sesuai dengan peraturan sebelumnya," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Karantina Pertanian Belawan Andi Yusmanto mengatakan produk hortikultura yang tertahan di Pelabuhan Belawan sebanyak 15 kontainer atau seberat 272 ribu kilogram milik dua importir. Kontainer itu berisi cabai kering, jeruk, lemon dan anggur yang berasal dari India, Afrika Selatan, Australia dan China.
"Teman teman importir ini merasa mereka sudah melakukan pengurusan RIPH. Jadi mereka mengurus PI seperti biasa. Karena kementerian juga punya kewenangan untuk teknis pengawasan produk pertanian, makanya pada Mei 2022 keluar Permentan Nomor 5 tahun 2022. Tapi ternyata teman teman importir tidak melakukan pengurusan," jelasnya.
Meski sempat tertahan hingga satu bulan lamanya, Andi menjamin kualitas produk dalam kontainer itu masih layak dikonsumsi.
Selain itu dia memastikan komoditas hortikultura itu bebas dari hama serta penyakit yang berbahaya atau telah memiliki jaminan kesehatan media pembawa dengan telah adanya phytosanitary certificate (PC) dari negara asal.
"Ini hanya missed komunikasi terhadap importir yang menurut mereka kalau sudah ada PI tidak perlu lagi RIPH. Padahal, Kementerian Pertanian mengeluarkan itu justru karena di PI itu sndiri tidak tercantum RIPH lagi. Untuk kerugian dari tertahannya produk ini menjadi tanggung jawab importir," bebernya.
Pelepasan terhadap komoditas hortikultura asal luar negeri ini juga telah sejalan dengan Berita Acara Pemeriksaan antara Ombudsman dengan Direktur Jenderal Hortikultura tanggal 22 September 2022.
Produk hortikultura yang sudah memenuhi uji laboratorium selanjutnya dapat dikeluarkan dari area pelabuhan, namun tetap berkewajiban RIPH.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221003082004-92-855513/1940-ton-pangan-hortikultura-impor-tertahan-di-tiga-pelabuhan
SelanjutnyaRinciannya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sebanyak 40 kontainer atau 754 ribu kilogram. Lalu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sebanyak 57 kontainer atau 969 ribu kilogram. Kemudian di Pelabuhan Belawan Sumatera Utara sebanyak 15 kontainer atau 272 ribu kilogram.
Jenis produk hortikultura yang tertahan antara lain anggur, jeruk, lemon, kelengkeng, apel, bawang bombai, cabai kering yang berasal dari 6 negara yakni China, Amerika Serikat, Australia, India, Afrika Selatan dan Thailand.
"Seluruh produk hortikultura ini telah melalui serangkaian tindakan karantina, dan dipastikan sehat dan aman," kata Kepala Barantan Bambang saat melakukan pelepasan kontainer tertahan serentak di tiga pelabuhan secara virtual, Minggu (2/10).
Bambang mengatakan tertahannya komoditas tersebut akibat importir tidak mengantongi dokumen Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Dirjen Hortikultura sesuai dengan Permentan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan RIPH terhadap Persetujuan Impor (PI).
RIPH merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Dirjen Hortikultura dan digunakan sebagai perizinan impor komoditas hortikultura yang berlaku sejak diterbitkannya Permentan Nomor 39 Tahun 2019 dan tetap berlaku hingga saat ini.
"Penerbitan Permentan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan RIPH adalah penugasan kepada Barantan untuk mengawasi seluruh produk impor hortikultura yang wajib RIPH sesuai dengan peraturan sebelumnya," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Karantina Pertanian Belawan Andi Yusmanto mengatakan produk hortikultura yang tertahan di Pelabuhan Belawan sebanyak 15 kontainer atau seberat 272 ribu kilogram milik dua importir. Kontainer itu berisi cabai kering, jeruk, lemon dan anggur yang berasal dari India, Afrika Selatan, Australia dan China.
"Teman teman importir ini merasa mereka sudah melakukan pengurusan RIPH. Jadi mereka mengurus PI seperti biasa. Karena kementerian juga punya kewenangan untuk teknis pengawasan produk pertanian, makanya pada Mei 2022 keluar Permentan Nomor 5 tahun 2022. Tapi ternyata teman teman importir tidak melakukan pengurusan," jelasnya.
Meski sempat tertahan hingga satu bulan lamanya, Andi menjamin kualitas produk dalam kontainer itu masih layak dikonsumsi.
Selain itu dia memastikan komoditas hortikultura itu bebas dari hama serta penyakit yang berbahaya atau telah memiliki jaminan kesehatan media pembawa dengan telah adanya phytosanitary certificate (PC) dari negara asal.
"Ini hanya missed komunikasi terhadap importir yang menurut mereka kalau sudah ada PI tidak perlu lagi RIPH. Padahal, Kementerian Pertanian mengeluarkan itu justru karena di PI itu sndiri tidak tercantum RIPH lagi. Untuk kerugian dari tertahannya produk ini menjadi tanggung jawab importir," bebernya.
Pelepasan terhadap komoditas hortikultura asal luar negeri ini juga telah sejalan dengan Berita Acara Pemeriksaan antara Ombudsman dengan Direktur Jenderal Hortikultura tanggal 22 September 2022.
Produk hortikultura yang sudah memenuhi uji laboratorium selanjutnya dapat dikeluarkan dari area pelabuhan, namun tetap berkewajiban RIPH.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221003082004-92-855513/1940-ton-pangan-hortikultura-impor-tertahan-di-tiga-pelabuhan
28 September 2022
WTO Prediksi Perdagangan Global Merosot, Tak Sampai 3 Persen di 2022
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkirakan kinerja perdagangan global sepanjang 2022 akan menurun, di bawah 3 persen.
Mengutip CNA, Selasa (27/9), Direktur Jenderal Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan pihaknya akan merevisi perkiraan perdagangan global lebih rendah dari 3 persen hingga akhir tahun ini.
"Kami sedang merevisi perkiraan kami sekarang tetapi tidak terlihat sangat menjanjikan. Semua indikator menunjuk ke angka penurunan," kata Direktur Jenderal Ngozi Okonjo-Iweala kepada Reuters dalam sebuah wawancara. "Prospeknya terlihat suram," katanya, tanpa memberikan perkiraan pasti.
WTO telah merevisi turun perkiraan pertumbuhan perdagangan global tahun ini menjadi 3 persen dari 4,7 persen pada April. Sedangkan kinerja perdagangan global pada 2023 diperkirakan berada di angka 3,4 persen.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220927165611-92-853344/wto-prediksi-perdagangan-global-merosot-tak-sampai-3-persen-di-2022
SelanjutnyaMengutip CNA, Selasa (27/9), Direktur Jenderal Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan pihaknya akan merevisi perkiraan perdagangan global lebih rendah dari 3 persen hingga akhir tahun ini.
"Kami sedang merevisi perkiraan kami sekarang tetapi tidak terlihat sangat menjanjikan. Semua indikator menunjuk ke angka penurunan," kata Direktur Jenderal Ngozi Okonjo-Iweala kepada Reuters dalam sebuah wawancara. "Prospeknya terlihat suram," katanya, tanpa memberikan perkiraan pasti.
WTO telah merevisi turun perkiraan pertumbuhan perdagangan global tahun ini menjadi 3 persen dari 4,7 persen pada April. Sedangkan kinerja perdagangan global pada 2023 diperkirakan berada di angka 3,4 persen.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220927165611-92-853344/wto-prediksi-perdagangan-global-merosot-tak-sampai-3-persen-di-2022
28 September 2022
Tarif Feri Naik 11 Persen Mulai 1 Oktober, Termasuk Merak-Bakauheni
Tarif kapal feri naik berkisar 11 persen mulai 1 Oktober 2022. Sempat ditunda, aturan baru penyesuaian tarif angkutan penyeberangan ini resmi diteken Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi. Rincian tarif baru tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 yang diteken Budi pada Rabu (28/9).
"Penyesuaian tarif (penyeberangan) antarprovinsi dilakukan pada 23 lintas penyeberangan komersil dengan penyesuaian berkisar sebesar 11 persen," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, seperti dikutip dari rilis resminya. Penyesuaian tarif ini mempertimbangkan hasil evaluasi perhitungan tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi.
"Bagi badan usaha angkutan penyeberangan dan pelabuhan diharapkan segera melakukan sosialisasi terhadap penyesuaian tarif angkutan penyeberangan antarprovinsi," jelas Hendro. "Sosialisasi bisa dilakukan bersama pemangku kepentingan terkait, baik secara fisik maupun melalui media lainnya di masing-masing lintas penyeberangan," pungkasnya.
Berikut rincian tarif baru angkutan penyeberangan untuk rute Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk:
Merak-Bakauheni
a. Tarif penumpang (belum termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhanan)
Rp16.575 (sebelumnya Rp14.475)
b. Tarif kendaraan golongan IV A
Rp407.700 (sebelumnya Rp369 ribu)
c. Tarik kendaraan golongan V B
Rp 712.750 (sebelumnya Rp644 ribu)
d. Tarik kendaraan golongan VI B
Rp1.107.000 (sebelumnya Rp1 juta)
Ketapang-Gilimanuk
a. Tarif penumpang
Rp5.450 (sebelumnya Rp4.500)
b. Tarif kendaraan golongan IV A
Rp160.350 (sebelumnya Rp144 ribu)
c. Tarif kendaraan golongan V B
Rp242.250 (sebelumnya Rp219 ribu)
d. Tarif kendaraan golongan VI B
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220928180206-92-853891/tarif-feri-naik-11-persen-mulai-1-oktober-termasuk-merak-bakauheni
Selanjutnya"Penyesuaian tarif (penyeberangan) antarprovinsi dilakukan pada 23 lintas penyeberangan komersil dengan penyesuaian berkisar sebesar 11 persen," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, seperti dikutip dari rilis resminya. Penyesuaian tarif ini mempertimbangkan hasil evaluasi perhitungan tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi.
"Bagi badan usaha angkutan penyeberangan dan pelabuhan diharapkan segera melakukan sosialisasi terhadap penyesuaian tarif angkutan penyeberangan antarprovinsi," jelas Hendro. "Sosialisasi bisa dilakukan bersama pemangku kepentingan terkait, baik secara fisik maupun melalui media lainnya di masing-masing lintas penyeberangan," pungkasnya.
Berikut rincian tarif baru angkutan penyeberangan untuk rute Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk:
Merak-Bakauheni
a. Tarif penumpang (belum termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhanan)
Rp16.575 (sebelumnya Rp14.475)
b. Tarif kendaraan golongan IV A
Rp407.700 (sebelumnya Rp369 ribu)
c. Tarik kendaraan golongan V B
Rp 712.750 (sebelumnya Rp644 ribu)
d. Tarik kendaraan golongan VI B
Rp1.107.000 (sebelumnya Rp1 juta)
Ketapang-Gilimanuk
a. Tarif penumpang
Rp5.450 (sebelumnya Rp4.500)
b. Tarif kendaraan golongan IV A
Rp160.350 (sebelumnya Rp144 ribu)
c. Tarif kendaraan golongan V B
Rp242.250 (sebelumnya Rp219 ribu)
d. Tarif kendaraan golongan VI B
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220928180206-92-853891/tarif-feri-naik-11-persen-mulai-1-oktober-termasuk-merak-bakauheni
27 September 2022
5 Dampak Resesi Global Terhadap Ekonomi RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan resesi global terjadi pada tahun depan. Kondisi ini tentu akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian dalam negeri. Ekonom Makro Bank Mandiri Faisal Rachman menyebutkan meski Indonesia masih jauh dari kata resesi, namun ada beberapa dampak langsung ke perekonomian dalam negeri kalau terjadi resesi global.
Pertama, kinerja neraca dagang yang mencatatkan surplus sejak tahun lalu, bisa kembali defisit. Sebab, pada tahun ini perekonomian Indonesia sangat terbantu dari ekspor komoditas andalan yang harganya melonjak.
"Dampaknya yang mungkin terasa adalah penurunan kinerja ekspor karena permintaan global turun, dan harga komoditas juga kemungkinan turun. Jadi, kita bisa kembali mengalami defisit neraca dagang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/9).
Kedua, penerimaan negara terancam. Resesi global yang mengganggu aktivitas ekspor akan berdampak pada penerimaan negara yang berkurang, terutama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anggaran yang saat ini tercatat surplus sejak Januari lalu, bisa-bisa kembali defisit. "Jadi, indikasi yang bisa dilihat paling cepat adalah turunnya kinerja ekspor, neraca dagang yang berisiko kembali defisit, dan penerimaan negara yang turun," terang dia.
Ketiga, dampak langsung lainnya adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Saat terjadi resesi, maka investor akan menarik dananya dari pasar obligasi maupun saham Indonesia, dan memilih untuk beralih ke aset aman seperti emas.
Kondisi ini pernah terjadi saat Indonesia mengalami resesi pada 2020 di tengah pademi covid-19. Sehingga, jika resesi global terjadi, kondisi tersebut dipastikan akan terulang. "Investor cenderung akan mengalihkan dananya ke safe haven, seperti emas dan dolar AS," tutur Faisal.
Keempat, dampaknya pada kinerja impor. Ekonom LPEM UI Teuku Riefky menuturkan resesi global akan membuat dolar AS makin mahal, sehingga nilai impor bahan baku dan modal menjadi lebih tinggi. "Ini bisa membuat produksi menurun, dan ekonomi melemah," jelasnya.
Kelima, terganggunya investasi di dalam negeri. Resesi akan membuat keuangan investor yang selama ini menanamkan modal di Indonesia terganggu, sehingga tidak hanya memperkecil investasi yang masuk, tapi investasi existing pun bisa mangkrak.
"Investasi langsung akan melambat pada 2023 dan bisa kembali rebound (bangkit) pada 2024 setelah resesi pulih. Jadi, itu adalah beberapa channel transmisi terjadi terhadap Indonesia kalau resesi global betulan terjadi di tahun depan," tegasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani memprediksi ekonomi dunia jatuh ke jurang resesi pada tahun depan. Perkiraan itu dibuat berdasarkan kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan bank sentral di sejumlah negara, seperti AS dan Inggris, demi meredam lonjakan inflasi.
Sri Mulyani memastikan kebijakan itu akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga ancaman resesi kian sulit dihindari. "Kenaikan suku bunga cukup ekstrem bersama-sama, maka dunia pasti resesi pada 2023," ungkap Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers, Senin (26/9).
Berdasarkan catatan Ani, suku bunga acuan bank sentral Inggris sudah naik 200 basis poin selama 2022. Begitu pula dengan Amerika Serikat (AS) yang sudah naik 300 bps sejak awal tahun. "(Bunga acuan) AS sudah 3,25 persen, sudah naik 300 bps, ini terutama karena rapat September ini mereka menaikkan lagi dengan 75 bps, merespons inflasi AS 8,3 persen," ungkapnya.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220927164334-532-853331/5-dampak-resesi-global-terhadap-ekonomi-ri
SelanjutnyaPertama, kinerja neraca dagang yang mencatatkan surplus sejak tahun lalu, bisa kembali defisit. Sebab, pada tahun ini perekonomian Indonesia sangat terbantu dari ekspor komoditas andalan yang harganya melonjak.
"Dampaknya yang mungkin terasa adalah penurunan kinerja ekspor karena permintaan global turun, dan harga komoditas juga kemungkinan turun. Jadi, kita bisa kembali mengalami defisit neraca dagang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/9).
Kedua, penerimaan negara terancam. Resesi global yang mengganggu aktivitas ekspor akan berdampak pada penerimaan negara yang berkurang, terutama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anggaran yang saat ini tercatat surplus sejak Januari lalu, bisa-bisa kembali defisit. "Jadi, indikasi yang bisa dilihat paling cepat adalah turunnya kinerja ekspor, neraca dagang yang berisiko kembali defisit, dan penerimaan negara yang turun," terang dia.
Ketiga, dampak langsung lainnya adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Saat terjadi resesi, maka investor akan menarik dananya dari pasar obligasi maupun saham Indonesia, dan memilih untuk beralih ke aset aman seperti emas.
Kondisi ini pernah terjadi saat Indonesia mengalami resesi pada 2020 di tengah pademi covid-19. Sehingga, jika resesi global terjadi, kondisi tersebut dipastikan akan terulang. "Investor cenderung akan mengalihkan dananya ke safe haven, seperti emas dan dolar AS," tutur Faisal.
Keempat, dampaknya pada kinerja impor. Ekonom LPEM UI Teuku Riefky menuturkan resesi global akan membuat dolar AS makin mahal, sehingga nilai impor bahan baku dan modal menjadi lebih tinggi. "Ini bisa membuat produksi menurun, dan ekonomi melemah," jelasnya.
Kelima, terganggunya investasi di dalam negeri. Resesi akan membuat keuangan investor yang selama ini menanamkan modal di Indonesia terganggu, sehingga tidak hanya memperkecil investasi yang masuk, tapi investasi existing pun bisa mangkrak.
"Investasi langsung akan melambat pada 2023 dan bisa kembali rebound (bangkit) pada 2024 setelah resesi pulih. Jadi, itu adalah beberapa channel transmisi terjadi terhadap Indonesia kalau resesi global betulan terjadi di tahun depan," tegasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani memprediksi ekonomi dunia jatuh ke jurang resesi pada tahun depan. Perkiraan itu dibuat berdasarkan kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan bank sentral di sejumlah negara, seperti AS dan Inggris, demi meredam lonjakan inflasi.
Sri Mulyani memastikan kebijakan itu akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga ancaman resesi kian sulit dihindari. "Kenaikan suku bunga cukup ekstrem bersama-sama, maka dunia pasti resesi pada 2023," ungkap Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers, Senin (26/9).
Berdasarkan catatan Ani, suku bunga acuan bank sentral Inggris sudah naik 200 basis poin selama 2022. Begitu pula dengan Amerika Serikat (AS) yang sudah naik 300 bps sejak awal tahun. "(Bunga acuan) AS sudah 3,25 persen, sudah naik 300 bps, ini terutama karena rapat September ini mereka menaikkan lagi dengan 75 bps, merespons inflasi AS 8,3 persen," ungkapnya.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220927164334-532-853331/5-dampak-resesi-global-terhadap-ekonomi-ri