19+
Tahun Pengalaman
5600+
Pengiriman Via Laut Setiap Tahun
2500+
Pengiriman Via Udara Setiap Tahun
150+
Klien Kami
Tentang Kami
PT. Actlink Marine Transport
PT. ACTLINK MARINE TRANSPORT berlokasi di Jakarta, Indonesia. Aktivitas utama kami adalah pengiriman Full Container Load (FCL) dan konsolidasi Less Container Load (LCL), baik untuk kargo impor maupun ekspor. Untuk mendukung aktivitas tersebut, kami memiliki jaringan agensi di berbagai belahan dunia, sehingga kami memiliki perwakilan di pelabuhan/bandara besar di berbagai negara.Seluruh pengiriman tersebut dilakukan di bawah kendali kami sendiri, menjadikan kami sebagai perusahaan freight forwarding yang mandiri dan terdepan di Jakarta.
Bisnis kami semakin bertumbuh dan beragam, menjadi sebuah total logistics provider. Kami memiliki fasilitas dan infrastruktur, sehingga dapat menawarkan paket layanan yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan Anda
Bisnis kami semakin bertumbuh dan beragam, menjadi sebuah total logistics provider. Kami memiliki fasilitas dan infrastruktur, sehingga dapat menawarkan paket layanan yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan Anda
Kenapa Memilih Kami ?
Layanan 24/7
Customer Service kami siap melayani Anda
Sistem Terkomputerisasi
Sistem yang terintegrasi dan kemudahan untuk melacak pengiriman secara real time.
Personel Berkualitas
Kami berkomitmen untuk menyediakan kualitas layanan terbaik
Layanan Kami
Total Logistics Provider
Bisnis kami semakin bertumbuh dan beragam, menjadi sebuah total logistics provider. Kami memiliki fasilitas dan infrastruktur, sehingga dapat menawarkan paket layanan yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan Anda
Lihat Detail
Layanan Impor/Ekspor Udara
Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan kargo udara terbaik dari/ke seluruh dunia ke/dari Indonesia. Untuk mendukung pengiriman kargo udara, partner kami memiliki kontrak layanan dengan berbagai maskapai penerbangan.
Lihat Detail
Layanan Impor/Ekspor Laut
Kami memiliki kontrak layanan dengan beberapa perusahaan pelayaran terpercaya yang menyediakan jalur pelayaran direct dari/ke Indonesia. Kerjasama yang solid ini membuat kami dapat menawarkan tarif yang sangat kompetitif dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan terbaik.
Lihat Detail
JASA KARGO EKSPOR IMPOR
PT Actlink Marine Transport adalah perusahaan yang bergerak dibidang JASA KARGO EKSPOR IMPOR yang sudah berpengalaman lebih dari 23 tahun dibidangnya. Kami menyediakan berbagai macam layanan diantaranya Total Logistics Provider, Layanan Impor/Ekspor Udara, Layanan Impor/Ekspor Laut. Seluruh pengiriman tersebut dilakukan di bawah kendali kami sendiri, menjadikan kami sebagai perusahaan freight forwarding yang mandiri dan terdepan di Indonesia.
Artikel
25 July 2024
Pos Indonesia Bakal Jadi Holding Logistik BUMN
Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengungkap perusahaannya bersiap menjadi Holding Logistik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Ke depan Pos Indonesia menjadi logistic company. Kami disiapkan menjadi Holding Logistik. Pos Indonesia shifting dari networking ke logistic company," ujar dia dalam acara Indonesia Brand Forum (IBF) 2024, Jakarta, Rabu (24/7), melansir Antara.
Faizal menyebut ke depannya Pos Indonesia akan fokus menjadi perusahaan logistik. Menurut dia, saat ini perusahaannya sedang dalam proses transformasi menuju perusahaan logistik, setelah sebelumnya sukses bertransformasi dari network company ke platform company.
Selain bertransformasi, Pos Indonesia juga ditetapkan menjadi Project Management Officer (PMO) untuk Klaster Logistik BUMN, sebelum nantinya menjadi Holding Logistik BUMN. "Melalui pembentukan BUMN Klaster Logistik, terdapat potensi terbentuknya layanan logistik secara end-to-end yang dimiliki oleh anggota Klaster BUMN Logistik, sehingga menjadi keunggulan kompetitif untuk memperkuat posisi layanan BUMN dalam pasar logistik nasional," jelasnya.
Lebih lanjut, Faisal berharap dengan adanya Holding Logistik akan membuat ongkos logistik menjadi lebih efisien atau murah. Menurutnya, saat ini biaya logistik Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara lain. Indonesia berada di angka 23 persen untuk biaya logistik nasional, sementara rata-rata negara di dunia hanya berada di angka 12 persen.
Ia pun berharap bahwa pondasi yang telah diletakkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir akan terus berlanjut untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240725075135-92-1125253/pos-indonesia-bakal-jadi-holding-logistik-bumn
SelanjutnyaFaizal menyebut ke depannya Pos Indonesia akan fokus menjadi perusahaan logistik. Menurut dia, saat ini perusahaannya sedang dalam proses transformasi menuju perusahaan logistik, setelah sebelumnya sukses bertransformasi dari network company ke platform company.
Selain bertransformasi, Pos Indonesia juga ditetapkan menjadi Project Management Officer (PMO) untuk Klaster Logistik BUMN, sebelum nantinya menjadi Holding Logistik BUMN. "Melalui pembentukan BUMN Klaster Logistik, terdapat potensi terbentuknya layanan logistik secara end-to-end yang dimiliki oleh anggota Klaster BUMN Logistik, sehingga menjadi keunggulan kompetitif untuk memperkuat posisi layanan BUMN dalam pasar logistik nasional," jelasnya.
Lebih lanjut, Faisal berharap dengan adanya Holding Logistik akan membuat ongkos logistik menjadi lebih efisien atau murah. Menurutnya, saat ini biaya logistik Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara lain. Indonesia berada di angka 23 persen untuk biaya logistik nasional, sementara rata-rata negara di dunia hanya berada di angka 12 persen.
Ia pun berharap bahwa pondasi yang telah diletakkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir akan terus berlanjut untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240725075135-92-1125253/pos-indonesia-bakal-jadi-holding-logistik-bumn
26 July 2024
Satgas Impor 'Intai' Puluhan Gudang yang Diduga Simpan Barang Ilegal
Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal tengah mengintai puluhan gudang yang diduga menyimpan produk impor ilegal. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga sebagai Penasihat Satgas Impor Ilegal mengatakan dari laporan yang ia terima, gudang penyimpanan barang ilegal itu lebih dari 40 per provinsi.
"Menurut diskusi sementara ini bukan cuma satu. Satu provinsi itu bisa puluhan yang jualnya juga online," ujar Zulhas di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (26/7). Satgas akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, seperti walikota, bupati, gubernur hingga kepala dinas (kadis) yang ada di setiap wilayah.
"Kami meminta daerah coba monitor segera laporkan ke kami satgas karena banyak sekali yang kami dapat laporan setiap provinsi bisa 30-40 penyewa gudang-gudang besar-besar yang jualan online seperti ini," jelasnya. Zulkifli menegaskan kondisi ini makin membuktikan bahwa permasalahan industri dalam negeri bukan hanya kebijakan dan tarifnya, melainkan tindak impor ilegal.
"Kita akan diskusi dengan asosiasi-asosiasi yang terancam tutup, ternyata bukan pertek, pertek (pertimbangan teknis) iya, tapi ternyata yang paling bikin ya ternyata barang-barang yang masuk secara ilegal seperti ini," pungkasnya.
Dari tindak pengamanan hari ini di gudang penyimpanan di Penjaringan, Jakarta Utara, satgas berhasil mengamankan barang impor ilegal senilai Rp40 miliar. Rincian barang yang diamankan terdiri dari elektronik (hp dan tablet) senilai Rp2,7 miliar, pakaian jadi Rp20 miliar, elektronik lainnya Rp12,3 miliar dan mainan anak-anak Rp5 miliar.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240726163339-92-1125940/satgas-impor-intai-puluhan-gudang-yang-diduga-simpan-barang-ilegal
Selanjutnya"Menurut diskusi sementara ini bukan cuma satu. Satu provinsi itu bisa puluhan yang jualnya juga online," ujar Zulhas di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (26/7). Satgas akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, seperti walikota, bupati, gubernur hingga kepala dinas (kadis) yang ada di setiap wilayah.
"Kami meminta daerah coba monitor segera laporkan ke kami satgas karena banyak sekali yang kami dapat laporan setiap provinsi bisa 30-40 penyewa gudang-gudang besar-besar yang jualan online seperti ini," jelasnya. Zulkifli menegaskan kondisi ini makin membuktikan bahwa permasalahan industri dalam negeri bukan hanya kebijakan dan tarifnya, melainkan tindak impor ilegal.
"Kita akan diskusi dengan asosiasi-asosiasi yang terancam tutup, ternyata bukan pertek, pertek (pertimbangan teknis) iya, tapi ternyata yang paling bikin ya ternyata barang-barang yang masuk secara ilegal seperti ini," pungkasnya.
Dari tindak pengamanan hari ini di gudang penyimpanan di Penjaringan, Jakarta Utara, satgas berhasil mengamankan barang impor ilegal senilai Rp40 miliar. Rincian barang yang diamankan terdiri dari elektronik (hp dan tablet) senilai Rp2,7 miliar, pakaian jadi Rp20 miliar, elektronik lainnya Rp12,3 miliar dan mainan anak-anak Rp5 miliar.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240726163339-92-1125940/satgas-impor-intai-puluhan-gudang-yang-diduga-simpan-barang-ilegal
24 July 2024
KPPI Selidiki Impor Gabus Styrofoam China, Taiwan dan Vietnam
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menyelidiki Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (BMTP atau safeguard measures) terhadap impor expandable polystyrene (EPS) alias gabus styrofoam dari Taiwan, China, dan Vietnam. Penyelidikan itu dilakukan karena impor disinyalir merugikan pengusaha lokal. Adapun gabus styrofoam yang diselidiki memiliki kode HS 8 digit 3903.11.10 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.
KPPI menginisiasi penyelidikan perpanjangan BMTP tersebut setelah menerima permohonan resmi dari PT Kofuku Plastic Indonesia (PT KPI) pada 21 Juni 2024. Ketua KPPI Franciska Simanjuntak menemukan fakta dan bukti awal terkait kerugian serius yang dialami pemohon. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang memburuk pada periode 2021-2023.
"Hal-hal ini, antara lain, penurunan pada produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan laba. Pemohon masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian strukturalnya secara optimal," ungkap Franciska melalui keterangan resmi, Senin (22/7). Ia mengatakan PT KPI telah menginformasikan realisasi program penyesuaian struktural hingga saat ini yang telah mencapai 27,74 persen. Realisasi itu, menurut PT KPI dalam permohonannya, terbilang kecil.
Hal itu karena tempo tiga tahun, seperti dalam pengenaan BMTP sebelumnya, tidak memberi cukup waktu bagi industri dalam negeri untuk membuat penyesuaian
struktural. "Oleh karena itu, pemohon meminta KPPI untuk memperpanjang pengenaan BMTP agar PT KPI dapat menyelesaikan program penyesuaian struktural dan bersaing dengan barang impor," kata Franciska.
Berdasarkan data yang ia kantongi, impor utama styrofoam dari Taiwan memiliki pangsa sebesar 47,09 persen pada 2023. Sementara impor dari China dan Vietnam masing-masing memiliki pangsa 37,56 persen dan 13,36 persen. Selain ketiga negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor pada tahun yang sama.
Sehubungan dengan hal tersebut, KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan (interested parties) untuk mendaftarkan diri sebagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengikuti dengar pendapat (hearing), selambat-lambatnya pada 1 Agustus 2024.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240723162933-92-1124639/kppi-selidiki-impor-gabus-styrofoam-china-taiwan-vietnam
SelanjutnyaKPPI menginisiasi penyelidikan perpanjangan BMTP tersebut setelah menerima permohonan resmi dari PT Kofuku Plastic Indonesia (PT KPI) pada 21 Juni 2024. Ketua KPPI Franciska Simanjuntak menemukan fakta dan bukti awal terkait kerugian serius yang dialami pemohon. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang memburuk pada periode 2021-2023.
"Hal-hal ini, antara lain, penurunan pada produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan laba. Pemohon masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian strukturalnya secara optimal," ungkap Franciska melalui keterangan resmi, Senin (22/7). Ia mengatakan PT KPI telah menginformasikan realisasi program penyesuaian struktural hingga saat ini yang telah mencapai 27,74 persen. Realisasi itu, menurut PT KPI dalam permohonannya, terbilang kecil.
Hal itu karena tempo tiga tahun, seperti dalam pengenaan BMTP sebelumnya, tidak memberi cukup waktu bagi industri dalam negeri untuk membuat penyesuaian
struktural. "Oleh karena itu, pemohon meminta KPPI untuk memperpanjang pengenaan BMTP agar PT KPI dapat menyelesaikan program penyesuaian struktural dan bersaing dengan barang impor," kata Franciska.
Berdasarkan data yang ia kantongi, impor utama styrofoam dari Taiwan memiliki pangsa sebesar 47,09 persen pada 2023. Sementara impor dari China dan Vietnam masing-masing memiliki pangsa 37,56 persen dan 13,36 persen. Selain ketiga negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor pada tahun yang sama.
Sehubungan dengan hal tersebut, KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan (interested parties) untuk mendaftarkan diri sebagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengikuti dengar pendapat (hearing), selambat-lambatnya pada 1 Agustus 2024.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240723162933-92-1124639/kppi-selidiki-impor-gabus-styrofoam-china-taiwan-vietnam
19 July 2024
Menperin Ungkap Ada Perusahaan Tekstil Besar Curangi Izin Impor
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengungkapkan ada perusahaan tekstil raksasa yang melanggar ketentuan Persetujuan Impor (PI). Kendati, ia tak mau membocorkan nama perusahaan yang dimaksud. Agus hanya mengatakan bahwa perusahaan itu mendatangkan barang lebih banyak dari ketentuan dalam PI.
"Ada satu perusahaan besar yang dia mendapatkan Persetujuan Impor 1 juta, satuannya saya enggak tahu 1 juta unit atau ton. Ton ya? Ton. Tapi di lapangan ditemukan dengan PI yang sama mereka masuknya 4 juta," kata Agus di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta Selatan, Jumat (19/7). Agus pun menyayangkan kejadian tersebut. Pasalnya, pelakunya adalah perusahaan besar. "Saya sangat kaget dan benar kecewa sama perusahaan itu. Dia manufaktur juga," katanya.
Oleh karena itu, belakangan pemerintah pun membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor di bawah pengawasan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Kemenperin sendiri merupakan salah satu instansi yang tergabung dalam satgas pemberantas barang impor tersebut.
Agus menilai kunci keberhasilan satuan tugas (satgas) pemberantas impor ilegal adalah pada penegakan hukum. "Saya selalu mengatakan termasuk tadi saya stressing, berhasil tidak berhasilnya satgas tergantung penegakan hukum," katanya.
Agus mengatakan pihaknya sudah mengetahui berbagai modus yang digunakan pelaku dalam menyelundupkan barang ilegal. Berdasarkan laporan yang ia terima, modus yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha di antaranya, pelarian HS Code hingga permainan di level PI.
Ia mencontohkan ada pelaku usaha yang punya PI dengan volume tertentu, namun mereka mendatangkan barang melebihi pengajuan dalam PI tersebut. Politikus Partai Golkar itu pun menuturkan berbagai alasan yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga mempermainkan HS.
Alasan itu seperti untuk menghindari bea masuk yang lebih tinggi, menghindari kewajiban pemenuhan SNI, menghindari pengenaan larangan terbatas, hingga menghindari kewajiban lain yang dikecualikan pada HS asli barang. "Makanya itu praktik-praktik yang selama ini kami enggak tahu karena nggak ada ada penegakan umum yang mengurus sehingga jadi masalah klasik," jelas Agus.
Pembentukan satgas pemberantas impor ilegal termaktub dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024 tertanggal Kamis 18 Juli 2024. Satgas ini dibentuk karena banyaknya laporan pelaku industri tekstil yang terdampak arus barang impor ilegal sehingga gulung tikar. Zulhas mencatat keluhan datang dari Kementerian Perindustrian, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, serta asosiasi lainnya.
Adapun, jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh komoditas pada tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi. Sementara itu, fokus pengawasan satgas impor ilegal yakni kepada importir atau distributor dan grosir berskala besar, atau pelaku usaha di hulu. Sementara, ritel di hilir tidak diberlakukan pengawasan secara rinci.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240719181609-92-1123387/menperin-ungkap-ada-perusahaan-tekstil-besar-curangi-izin-impor
Selanjutnya"Ada satu perusahaan besar yang dia mendapatkan Persetujuan Impor 1 juta, satuannya saya enggak tahu 1 juta unit atau ton. Ton ya? Ton. Tapi di lapangan ditemukan dengan PI yang sama mereka masuknya 4 juta," kata Agus di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta Selatan, Jumat (19/7). Agus pun menyayangkan kejadian tersebut. Pasalnya, pelakunya adalah perusahaan besar. "Saya sangat kaget dan benar kecewa sama perusahaan itu. Dia manufaktur juga," katanya.
Oleh karena itu, belakangan pemerintah pun membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor di bawah pengawasan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Kemenperin sendiri merupakan salah satu instansi yang tergabung dalam satgas pemberantas barang impor tersebut.
Agus menilai kunci keberhasilan satuan tugas (satgas) pemberantas impor ilegal adalah pada penegakan hukum. "Saya selalu mengatakan termasuk tadi saya stressing, berhasil tidak berhasilnya satgas tergantung penegakan hukum," katanya.
Agus mengatakan pihaknya sudah mengetahui berbagai modus yang digunakan pelaku dalam menyelundupkan barang ilegal. Berdasarkan laporan yang ia terima, modus yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha di antaranya, pelarian HS Code hingga permainan di level PI.
Ia mencontohkan ada pelaku usaha yang punya PI dengan volume tertentu, namun mereka mendatangkan barang melebihi pengajuan dalam PI tersebut. Politikus Partai Golkar itu pun menuturkan berbagai alasan yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga mempermainkan HS.
Alasan itu seperti untuk menghindari bea masuk yang lebih tinggi, menghindari kewajiban pemenuhan SNI, menghindari pengenaan larangan terbatas, hingga menghindari kewajiban lain yang dikecualikan pada HS asli barang. "Makanya itu praktik-praktik yang selama ini kami enggak tahu karena nggak ada ada penegakan umum yang mengurus sehingga jadi masalah klasik," jelas Agus.
Pembentukan satgas pemberantas impor ilegal termaktub dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024 tertanggal Kamis 18 Juli 2024. Satgas ini dibentuk karena banyaknya laporan pelaku industri tekstil yang terdampak arus barang impor ilegal sehingga gulung tikar. Zulhas mencatat keluhan datang dari Kementerian Perindustrian, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, serta asosiasi lainnya.
Adapun, jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh komoditas pada tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi. Sementara itu, fokus pengawasan satgas impor ilegal yakni kepada importir atau distributor dan grosir berskala besar, atau pelaku usaha di hulu. Sementara, ritel di hilir tidak diberlakukan pengawasan secara rinci.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240719181609-92-1123387/menperin-ungkap-ada-perusahaan-tekstil-besar-curangi-izin-impor